oleh

14 Miliaran Proyek Dinas Kesehatan Minahasa Didesak Periksa Fisik

MANADO, mejahijau.com – Senilai 14 miliaran proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2021 didesak periksa fisik.

Pasalnya kegiatan proyek terdiri dari delapan (8) paket yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa sempat masuk ranah Aparat Penegak Hukum (APH), Polresta Manado dan Polres Minahasa.

Namun entah apa penyebab sehingga semangat para penyidik di Polresta Manado dan Polres Minahasa, tiba-tiba meredup.

DAFTAR KEGIATAN PROYEK

Polresta Manado kabarnya sempat memeriksa paket pekerjaan Puskesmas Tombulu di Desa Kembes banderol Rp4,9 miliar yang dikerjakan CV Karya Cender.

Penyidik bahkan sempat memanggil untuk diperiksa pejabat terkait, antaranya mantan Kadis Kesehatan inisial MR alias Maya, PLT Kadis Kesehatan RM alias Riviva, PPK inisial RE alias Robinson.

Tak ketinggalan, Polres Minahasa juga sudah menelusuri Puskesmas di Desa Parepei Kecamatan Remboken banderol Rp4,8 miliar yang dikerjakan CV Rioren.

BEGINI KONDISI FISIK PROYEK PENAMBAHAN RUANGAN PUSKESMAS KAKAS BANDEROL RP 998 JUTA DI DINAS KESEHATAN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2021.

Belakangan beredar selentingan dari Mapolresta Manado dan Mapolres Minahasa bahwa pengusutan kasus terpaksa dihentikan karena tak ada penyalahagunaan anggaran.

Keduanya hentikan pengusutan diduga lantaran asumsi penyidik tak ada temuan kerugian negara berdasar rekomendasi auditor negara.

Selain dua paket tersebut, dugaan penyalahgunaan anggaran juga terjadi pada 6 paket proyek lainnya yang nilainya cukup fantastis.

Mundurnya Polresta Manado dan Polres Minahasa, para pegiat antikorupsi kembali mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk terjun lagi memeriksa semua kegiatan proyek tersebut.

“Jangan hanya periksa dokumen saja. Dan jangan hanya terpaku pada rekomendasi dari auditor BPK, BPKP, apalagi inspektorat. Tetapi turun langsung periksa fisik di lapangan supaya jelas semua,” tandas Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI-Perjuangan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jonathan Mogonta kepada redaksi mejahijau.com, Jumat (18/11/2021).

Jonathan Mogonta yang juga Koordinator Forum Arjuna Sulut menyebut, kalau periksa fisik kita dapat menghitung realisasi fisik serta penggunaan anggarannya seberapa besar.

KONDISI FISIK RUMAH DINAS PERAWAT DI PUSKESMAS KAWANGKOAN SENILAI RP 499 JUTA TAHUN ANGGARAN 2021.

Menurutnya, PAMI-Perjuangan akan kembali melapor dugaan kasus korupsi tersebut baik ke Polda Sulut maupun ke Kejaksaan.

“Kami akan laporkan lagi. Dan pengusutan APH nantinya seperti apa, PAMI-Perjuangan bersama Forum Arjuna akan mengawasi secara ketat,” ujarnya.

TERANCAM DILAPORKAN

Adapun ke-8 paket proyek tahun anggaran 2021 tersebut, antaranya Puskesmas (Rawat Inap) di Desa Parepei, Puskesmas Tombulu di Desa Kembes.

Selanjutnya penambahan ruangan Puskesmas Kawangkoan, rumah dinas perawat Puskesmas Kawangkoan, tambahan ruangan Puskesmas Kakas, Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Lolah.

Kemudian pembangunan rumah dinas dokter di Puskesmas Kawangkoan, serta pembangunan Rumah Dinas Perawat Puskesmas Lolah.

Kegiatan-kegiatan proyek tersebut seluruhnya banderol hampir Rp15 miliar didesak PAMI-Perjuangan supaya periksa fisik di lapangan semuanya.

“Periksa realisasi fisik di lapangan..!,” pungkasnya.

Sayangnya mantan Kepala Dinkes Minahasa, Maya Rambitan dikonfirmasi via telpon selular nomor 081340100XXX enggan menjawabnya.

Sementara Bupati Minahasa dikonfirmasi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wenny Talumewo mengaku sedang sibuk, Jumat (18/11/2022.

“Maaf nanti hubungi lagi, saya sedang pimpin rapat ini,” katanya boro-boro mematikan androidnya.(tim redaksi)