oleh

Soal ‘Mark-up’ Harga Lahan SPBU, Sekda Talaud Sebut Akuntan Publik

MELONGUANE, mejahijau.com – Soal mark-up’ harga lahan SPBU Melonguane Barat, Sekda Kepulauan Talaud Yohanis Kamagi sebut nama akuntan publik.

Soal pembebasan harga tanah untuk pembangunan SPBU, katanya melalui proses appraisal akuntan publik. Hal itulah diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Talaud, Yohanis Kamagi.

Sebelummnya tersiar kabar soal dugaan korupsi disertai penyalahgunaan anggaran pada pengadaan lahan tanah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kelurahan Melonguane Barat.

Lahan tanah untuk dibangun SPBU Tipe-A oleh Pemkab Kepulauan Talaud, lokasinya berdekatan dengan landasan pacu Bandar Udara Melonguane.

Awalnya lahan tanah tersebut milik Andris Tasumewada. Kemudian Andris menjual tanahnya kepada oknum pengusaha-politisi inisial RK alias Ruddy dengan harga Rp 300 juta.

Selang beberapa lama, oknum Ruddy mengalihkan tanah tersebut ke Pemkab Kepulauan Talaud dengan harga yang fantastis, yakni, hampir Rp 5 miliar.

Selentingan isu beredar penetapan harga sebesar itu merupakan produk sekongkolan oknum Ruddy dengan pejabat teras Pemkab Kepulauan Talaud.

Indikatornya dari faktor kedekatan antara oknum Ruddy dengan orang kuat di daerah berjuluk negeri Porodisa.

Guna memuluskan rencana pembangunan SPBU, maka Bupati Kepulauan Talaud menerbitkan SK Nomor 147, tertanggal 18 April 2022.

SK ini menyebut lahan tanah yang akan dibangun SPBU ditetapkan seluas 25.000 M2 di Kelurahan Melonguane Barat. Untuk membeli lahan tanah oknum Ruddy, Pemkab Talaud harus merogoh dana dari duit pinjaman Rp120 miliar di Bank SulutGo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Talaud, Yohanis Kamagi dikonfirmasi redaksi mejahijau.com membenarkan soal pengadaan SPBU Tipe-A di Kelurahan Melonguane Barat.

Namun Sekda Kamagi membantah selentingan pengadaan harga tanah SPBU terindikasi adanya mark-up harga. Ia bersikeras pengadaannya sudah melalui perhitungan akuntan publik.

“Pengadaan tanah SPBU (dilakukan) melalui penilaian appraisal kantor akuntan publik, sehingga secara independen dinilai bukan sepihak,” kata Kamagi via aplikasi whatsapp.

Jika kemudian ada dugaan penggelembungan harga tanah SPBU, kata Sekda Kamagi, itu bukan tanggungjawab Pemkab Kepulauan Talaud.

“(Sehingga) jika terdapat dugaan mark-up, dapat dikonfirmasi ke kantor akuntan publik ybs. Terima kasih,” pungkas Sekda Kepulauan Talaud enggan menyebut identitas akuntan publik yang dipakai.

Pejabat lain yang kabarnya tahu jelas seluk-beluk pengadaan lahan tanah SPBU, antaranya John Rianto Majampoh, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Talaud.

Hanya saja, John Rianto Majampoh membungkam saat dikonfirmasi soal dugaan penggelembungan harga tanah untuk pembangunan SPBU di Melonguane Barat.(tim redaksi)