oleh

Rakor dengan 145 Perangkat Desa, Ini yang Dikatakan Penjabat Bupati Sangihe

TAHUNA, mejahijau.com – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan menggelar rapat koordinasi dengan 145 Kampung (Desa).

Para pengelola pemerintah desa mendapat warning dari Penjabat Bupati Sangihe dr Rinny Tamuntuan soal penggunaan dana desa.

Penjabat Bupati Rinny Tamuntuan mengingatkan pengelolaan dana desa sebaiknya tak terjebak dengan masalah hukum.

“Sebaiknya jangan sampai terlibat dengan masalah hukum,” ungkap Rinny Tamuntuan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Pemerintah Kampung se Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo atau Rumah Jabatan Bupati, Kamis pagi, 09 Juni 2022.

“Awas, jangan sampai ada Kapitalaung di Sangihe yang terlibat dengan permasalahan hukum dalam mengelola Dandes. Kalian punya pertanggung jawaban atas semua keuangan yang mengalir di desa, entah dari ADD, APBN atau APBD. Tentunya semua harus dipertanggung jawabkan,” ujar Penjabat Bupati Rinny Tamuntuan.

Dia menyebut, dana yang mengalir di semua kampung cukup banyak. Ketika tidak dipertanggung jawabkan dengan baik, tentunya akan menjadi masalah di kampung.

“Semua anggaran harus dipublikasikan kepada masyarakat, buatkan spanduk untuk semua kegiatan supaya masyarakat bisa mengetahui setiap anggaran yang dipergunakan,” paparnya.

Lanjut dikatakan, apa yang dilakukan oleh kepala desa serta perangkat desa semuanya harus transparan dan terbuka.

Penjabat Bupati Rinny Tamuntuan juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berencana menyediakan lumbung pangan di desa-desa yang rawan bencana.

Tujuannya untuk memudahkan mobilisasi bantuan pangan pada masa tanggap darurat bencana.

“Kami akan membangun lumbung pangan di setiap kampung yang rawan bencana alam,” jelas dr Rinny Tamuntuan.

Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan memetakan desa-desa yang rawan bencana, akan dijadikan sebagai dasar merancang penyediaan lumbung pangan di desa rawan bencana.

“Lumbung pangan di desa rawan bencana untuk mengantisipasi ketika terjadi bencana, supaya sudah ada persiapan bahan makanan,” ungkapnya.

Kalau dari APBD Kabupaten belum tersedia, kata Rinny, maka akan diusahakan dari APBD Provinsi Sulut.

“Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen pasti akan membantu, karena beliau adalah mantan pacar saya,” ucap Rinny sembari tersenyum.

Agenda Rakor dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah (PMDD) Sangihe Frans Porawouw, Camat se kabupaten Sangihe, serta beberapa Kepala OPD lainnya.(gustaf)