oleh

Dinas Kominfo Manado Selalu Bekerja Sesuai Arahan AA-RS

MANADO, mejahijau.com – Pemberitaan tergolong tendensius tanpa didukung data serta sumber yang jelas sudah seharusnya dihindarkan demi menjaga konsekuensi hukum.

Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tomohon John W Paransi di salah satu Café di Kota Manado, Selasa, 16 November 2021.

Mencermati seliweran pemberitaan yang kian terbuka lebar saat ini, menurut Paransi, otomatis masyarakat dituntut untuk jeli dalam memilih konten-konten berita.

“Tetapi masyarakat Kota Manado terbilang intelek dan mampu memilih sekaligus memilah, mana berita baik dan mana berita yang tidak baik alias hoaks,” ungkapnya.

Untuk menghindari konsekuensi hukum, kata dia, maka sebaiknya pemberitaan media lebih selektif dalam mempublish berita yang akan disodorkan kepada publik.

Baca juga:  Guru di Kawangkoan Nyaris Tertipu, Wajib Setor 7,5 Juta Dilantik Kepsek

Terkait pemberitaan yang menyoroti soal kinerja Dinas Komunikasi & Informatika (Kominfo) Kota Manado, menurutnya, itu sebenarnya hal yang wajar-wajar saja.

“Itu hal yang wajar. Akan tetapi menjadi sangat tidak wajar dan berpotensi hukum jika tidak didukung oleh data atau sumber berita yang jelas,” pungkas Paransi.

Pemberitaan miring salah satu media soal minimnya sosialisasi kegiatan Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang, sebenarnya tak mempengaruhi kredibilitas Pemerintah Kota Manado.

Seperti dijelaskan Kepala Dinas Kominfo Kota Manado, Erwin Kontu, bahwa justru selama ini kinerja SKPD yang dipimpinnya terbilang maksimal.

“Kominfo Manado selalu bekerja seusai tupoksi. Jadi oknum narasumber yang mengukur kinerja Dinas Kominfo, itu terlalu lancang dan salah kaprah,” kata Erwin kepada redaksi mejahijau.com, Selasa 16 November 2021.

Baca juga:  Sekprov Silangen Pantau Aktivitas di Markas Rekrutmen CPNS 2018

Kadis Kominfo ini menyayangkan tugas-tugas birokrasi disusupi tendensi politik orang-orang di luar sistem tata kelola pemerintahan.

“Kritik hak semua orang. Tetapi yang wajar-wajar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kerja birokrasi janganlah disusupi isu-isu politik yang relevansinya tidak benar sama sekali,” katanya.

Lanjut dikatakan, soal struktur dalam kepemimpinan SKPD, itu merupakan hak prerogatif Walikota Andrei Angouw (AA) dan Wakil Walikota Richard Sualang (RS).

“Dinas Kominfo hanya mo dengar dan menjalankan perintah AA-RS, bukan mo dengar itu oknum yang di luar sistem!,” pungkasnya.(*kiky/tim redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed