oleh

Klaster Megaria Dorong Vaksinasi Sangihe Dilakukan dengan ‘Cara Paksa’

TAHUNA, mejahijau.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe akhirnya mengambil langkah tegas, menyikapi munculnya klaster baru Supermarket Megaria Tahuna. Seperti diketahui, supermarket terbesar di Kota Tahuna ini mengoleksi 39 orang karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Diduga kuat Megaria Supermarket menjadi titik tumpuh penyebaran virus Covid-19 di daerah Kepulauan Sangihe.

Langkah tegas itu tak hanya soal wajib melaksanakan protokol kesehatan, tapi bakal dilakukan dengan cara pemaksaan lewat intervensi pemerintah daerah.

Hal itu ditegaskan Bupati Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana pada rapat penanganan Covid-19, di Papanuhung Santiago Tampunang Lawo atau Rumah Jabatan Bupati, Rabu, 23 Juni 2021.

Penerapan upaya paksa vaksinasi akan lebih dulu dilakukan kepada Aparat Negeri Sipil (ASN) Pemkab Sangihe.

Baca juga:  Tarsius Polres Bitung Lumpuhkan Tersangka Curanmor

“Untuk pemaksaan vaksinasi harus mulai dulu dari internal kita, yaitu jajaran ASN. Diharapkan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat yang akan divaksin,” tandas Bupati Jabes Ezar Gaghana.

Langkah pemaksaan lain, yakni persyaratan memiliki sertifikat vaksin kepada siapa saja warga yang hendak mengurus atau menerima bantuan sosial maupun bantuan lain yang bersumber dari APBD Sangihe.

Lebih luas lagi jangkauan pemberlakuan wajib vaksin, kata Jabes, Pemkab Sangihe akan bekerjasama dengan agen kapal laut untuk memberlakukan wajib memiliki sertifikat vaksin kepada penumpang kapal laut yang hendak datang ke Sangihe.

“Apalagi yang kami sangat curiga munculnya klaster baru Megaria Supermarket Tahuna karena interaksi karyawan dengan sales-sales yang datang dari Manado. Jadi kami juga akan bekerja sama dengan pihak kapal untuk mengatasi hal ini,”papar Bupati Sangihe pilihan rakyat ini.

Baca juga:  Ini Rahasia Bupati Sangihe Meretas Permasalahan di Masyarakat

Dijelaskan pula, langkah Pemkab Sangihe menerapkan pemaksaan vaksinasi, masih akan dibahas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan langkah pemaksaan ini dianggap perlu dilakukan demi menghindari penyebaran lebih luas Covid-19 di Kepulauan Sangihe.

“Kalau kita cuma berharap kesadaran mengikuti vaksinasi, sulit kita menangkal Covid-19. Sehingga perlu langkah tegas dengan melakukan pemaksaan, dan hal ini akan kami bahas bersama dengan unsur Forkopimda,” pugkas Bupati Jabes.(gustaf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed