oleh

Untuk ke 7 Kalinya Pemkab Kepulauan Sangihe Meraih Opini WTP

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun anggaran 2020.

LHP diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dr Dori Santosa SE ME dan diterima langsung Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE MM bersama Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin 03 Mei 2021.

Opini WTP tahun 2021 bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah yang ke 7 kalinya dan merupakan WTP ke-4 masa periode kepemimpinan JEG-HH.

Baca juga:  Covid-19 Pengaruhi Gula Pasir, Gaghana Imbau Warga Tidak Panik
Bupati Jabes Ezar Gaghana bersama Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo saat menandatangani serah terimah opini WTP di Aula Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut, Senin 03 Mei 2021.

Penghargaan opini WTP yang ke-4 pada masa kepemimpinannya, Bupati Kabupaten Sangihe Jabes Ezar Gaghana mengatakan, hal itu merupakan prestasi seluruh masyarakat bersama pemerintah daerah kepulauan yang dipimpinnya.

“Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat dan kepada semua ASN yang telah bersama-sama menyukseskan semua program tahun 2020 sehingga Kabupaten Sangihe kembali mendapatkan penghargaan yang ke 7 kalinya,” ungkap Jabes.

Auditor BPK-RI menyerahkan LHP 2020 kepada Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo.

Sementara sambutan Dori Santosa menyampaikan bahwa, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan.

“Pemeriksaan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan,” ungkapnya.

Baca juga:  Perusakan Hutan Laru Marak, Sumber Air Desa Kordakel Terancam
Bupati Jabes Ezar Gaghana bersama Ketua DPRD Sangihe Josephus Kakondo puas saat menerima opini WTP
di Aula Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut di Jalan 17 Agustus, Manado.

Meski demikian, lanjutnya, jika ada indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. “Jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Penyerahan LHP BPK-RI, sebanyak 14 dari 15 pemerintah kabupaten-kota se Sulawesi Utara, terbilang sukses meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kecuali Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang memperoleh opini Tidak Wajar (WT) dari BPK-RI.(advertorial)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed