oleh

Projo Sulut Desak Olly Dondokambey Terapkan PSBB

MANADO, mejahijau.com –  Terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Sulawesi Utara yang kini hampir menembus 500 orang, DPD Projo Sulawesi Utara meminta pemerintah segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Saat ini kasus positif corona sudah nyaris menyentuh 500 orang. Pemerintah harus segera menerapkan PSBB. Sekiranya usulan PSBB ke pemerintah pusat dengan alasan-alasan yang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini pasti akan disetujui,” kata Ketua DPD Projo Sulut, Lucky Schramm.

Lanjut dikatakan, terbukti pemerintah daerah harus bersikeras ajukan PSBB ke pemerintah pusat, karena nyatanya kebijakan yang ada selama ini tidak mampu menahan laju bertambahnya kasus positif corona.

Baca juga:  ‘Kesal’ Ditegur Tito Karnavian, Gubernur Olly Panggil Sekprov Edwin Silangen

Hal yang sama dikatakan ketua-ketua DPC Projo se Sulut, antara lain DPC Kota Manado, DPC Tomohon, DPC Minahasa, DPC Minsel, DPC Kepulauan Talaud dan DPC Kota Bitung. Mereka bersama-sama meminta pemerintah daerah menerapkan PSBB di Negeri Nyiur Melambai.

“Bertambahnya cluster-cluster baru covid-19 di Sulut sungguh sangat mengkuatirkan. Dalam beberapa Minggu saja sudah bertambah secara signifikan, maka pastinya akan membuat rumah sakit rujukan Corona di Sulut kewalahan. Demikian pula tenaga medis, apalagi banyak kalangan medis yang terjangkiti dan akan bermunculan cluster-cluster baru covid-19,” ucap Ketua Minahasa, Rocky Paat, Ketua Talaud, Christianto Poae, Ketua Bitung Tenny Wior dan ketua lainnya.

Baca juga:  Pesan Ramadhan Vonnie Panambunan Ajak Saling Menghargai

Sementara Sekretaris DPD Projo Sulut, Vebry Haryadi dengan tegas menyatakan, pemerintah daerah tanpa PSBB tidak bisa berbuat apa-apa.

“Saya menilai kebijakan yang diambil oleh beberapa kepala daerah kita di Sulut dengan kebijakan-kebijakan tanpa PSBB adalah kebijakan yang lemah dan tidak punya daya paksa kepada masyarakat,” kata Haryadi.

Menurutnya sudah sepatutnya Gubernur Olly Dodndokanbey menerapkan PSBB. Kalau soal alasan anggaran, maka secara hitung-hitungan kekuatan APBD Provinsi ditambah kabupaten/ kota plus APBN sesuai dengan aturan PSBB, maka Sulut bisa terapkan PSBB.

“Kita saat ini jangan berpikir untuk new normal, karena jelas bertambahnya kasus positif corona setiap hari sudah taraf menakutkan. Pemerintah seharusnya melindungi masyarakatnya,” pungkas pengacara ini.(ferry lesar/tim redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed