oleh

Aktivis Meminta Pemkab Talaud Transparan Kelola Dana Covid-19

MELONGUANE, mejahijau.com – Penggiat Anti Korupsi Kabupaten Kepulauan Talaud mendesak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah terlebih anggaran penanganan Covid-19.

Kenapa tidak, dari jumlahnya saja termasuk fantastis, APBD Talaud dialokasikan sekitar 116 miliar ditambah dari Pemprov sekitar 7 miliar, hingga kini belum diketahui pengelolaannya.

Kepada redaksi mejahijau.com, Pemuda Penggiat Anti Korupsi asal Melonguane, Jon R Mangamba mengatakan, seharusnya anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Talaud maupun Pemprov Sulut ditambah dengan Dana Desa adalah jumlah yang tidak sedikit.

“Masyarakat perlu tahu pemanfaatannya seperti apa. Angka yang ada sangat fantastis, sayang kalau disalah-gunakan,” sindir Mangamba.

Baca juga:  Tetty Murka! Dua SKPD Terindikasi Minta-minta Duit

Menurut dia, penanganan masalah pandemi ini Pemerintah Kepulauan maupun DPRD Talaud harus bersinergi. Keduanya harus benar-benar serius dalam penanganannya sehingga masyarakat dapat bertahan dalam menghadapi situasi darurat ini.

“DPRD dapat mengawasi secara baik jalannya pengelolaan dana Covid-19 supaya tepat sasaran dan pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Karena itu, lanjut dia, pemerintah maupun dewan dapat memperhatikan asas transparansi dalam pemanfaatan anggaran dimaksudkan.

“Intinya, baik pengelolaan anggaran sekiranya dapat diakses oleh masyarakat sehingga tidak disalahgunakan,” kata Mangamba.

Baca juga:  Tetty Paruntu Jamah Korban Banjir dan Tanah Longsor Sangihe

Senada Ketua LAK-P2N, Hariono Bawonseet mengatakan, pemerintah dan DPRD Kabupaten Talaud harusnya seriusi penanganan Covid-19 karena masalah ini terkait kehidupan masyarakat.

“Sinergitas antara pemerintah dan DPRD sangat menentukan keberhasilan dari upaya pencegahan penyebaran Vocid-19 di Kepulauan Talaud. Keseriusan adalah modal utama,” tandas Bawonseet.

Menurutnya, anggaran yang sudah ada baik APBD maupun Dana Desa pengelolaannya haruslah secara terbuka sehingga pemanfaatannya pun tepat sasaran.

“Keterbukaan dari penggunaan anggaran untuk penanganan Vocid-19 haruslah dapat diakses masyarakat. Supaya tidak ada masyarakat yang terabaikan dan dampak dari pandemi dapat teratasi,” pungkas Bawonseet.(andi pusut)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed