oleh

Masa Kesukaran BPJS Malah Naik, Sekalian Jokowi Hapus Sila ke-5 Pancasila!

MANADO, mejahijau.com – Pemerintahan periode kedua Joko Widodo mulai mendapat kritik tajam. Menyusul pada situasi sulit masa pandemik virus corona atau Covid-19, rakyat butuh sentuhan langsung pemerintah.

Mirisnya, pemerintah malah menaikkan iuran BPJS disertai penetapan denda sebanyak lima persen.

“Rakyat kecil dan miskin di negeri ini kian menderita. (Sekalian) hapus saja Sila ke-5 Pancasila berisikan Kesejahteraan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” cetus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie lewat keterangannya, Jumat, 15 Mei 2020.

Lanjut dikatakan, jika BPJS hanya merugi negara sebaiknya dibekukan saja, apalagi rakyat disusahkan dengan kebijakan menaikan iuran BPJS, justru pada saat rakyat tertimpah kesusahan.

Baca juga:  Lomban: Jangan Tunda-tunda Pekerjaan

Jerry mengatakan, banyak orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dan naiknya iuran BPJS itu sudah mempertegas bahwa Presiden Joko Widodo kurang berpihak lagi kepada ‘wong-cilik’ atau rakyat kecil.

“Beli beras saja sudah sangat susah, apalagi rakyat harus membayar iuran BPJS. Saya pikir rakyat kian miskin terus terjepit dan tersandera,” tandasnya.

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020, kenaikan terjadi merata dari kelas I, II, dan kelas III. Kenaikan iuran peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan bukan pekerja (BP) diatur oleh Pasal 34.

Baca juga:  TRC Covid-19 Kepulauan Talaud Intensifkan Penyemprotan Disinfektan

Iuran peserta mandiri kelas I dari Rp 80.000 yang berlaku saat ini, naik menjadi Rp 150.000. Berikut Iuran peserta mandiri kelas II naik menjadi Rp 100.000, dari Rp 51.000.

Kemudian peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Dan pemerintah kemudian memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Namun subsidi tersebut akan berkurang pada tahun 2021 menjadi Rp 7.000, sehingga iuran kelas III akan dikenakan sebesar Rp 35.000.

Kenaikan ini akan resmi diberlakukan pada 1 Juni 2020 mendatang.

“Kenaikan ini justru akan memicu sentimen negatif kian besar terhadap pemerintah. Harga BBM juga tidak kunjung turun. Jadi omong besar ungkapan pro-rakyat,” cetus Jerry Massie.(ferry lesar/vanny)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed