oleh

Kabupaten Kepulauan Sangihe Terima SAKIP Award 2019

BUPATI Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana memegang Piagam Penghargaan SAKIP 2019, didampingi sejumlah pejabat Pemkab Kepulauan Sangihe, Senin, 24 Februari 2020.

Berkat kepimpinan Bupati Jabes Ezar Gaghana dan Wakil Bupati Helmud Hontong, Pemerintah Kabupaten Kepulauan terus menuai prestasi.

Terkini, keduanya membawa daerah yang dipimpinnya meraih penghargaan SAKIP Award Tahun 2019, setelah berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari CC menjadi B.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo kepada Bupati Jabes Ezar Gaghana pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah III bertajuk SAKIP Award 2019, di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin, 24 Februari 2020.

Hadir mendampingi Bupati Jabes Ezar Gaghana saat menerima SAKIP Award 2019, antaranya Plh Sekda Kepulauan Sangihe Melanchton H Wolff ST ME, Asisten Administrasi Umum Dra Olga Makasidamo, Kepala Bapelitbang Sangihe DR Olden Lahamendu, Kabag Ortal Ellen Ali SH, serta pejabat lainnya.

Hadir mendampingi bupati dalam acara SAKIP AWARD 2019, Plh Sekda Kepulauan Sangihe Melanchton H Wolff ST ME, Asisten Administrasi Umum Dra Olga Makasidamo, Kepala Bapelitbang Sangihe DR Olden Lahamendu, Kabag Ortal Ellen Ali SH, dan beberapa pejabat Pemkab Sangihe lainnya.

SAKIP, sebagai mana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Hal itu dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Sasarannya adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo saat menyampaikan sambutannya pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah III bertajuk SAKIP Award 2019, di Hotel Tentrem Yogyakarta, Senin, 24 Februari 2020.

Terwujudnya transparansi instansi pemerintah dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, SAKIP dilaksanakan dalam enam tahapan meliputi rencana strategis, perjanjian kerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Bupati Jabes Gaghana (keempat dari kanan) berfoto bersama Menpan RB dan para peserta SAKIP Award dari Kabupaten/Kota lainnya.

Bupati Jabes Ezar Gaghana bersyukur, karena setelah sekian tahun berada dalam peringkat C dan CC, sehingga tahun 2019 boleh naik peringkat menjadi B.

“Ini semua karena anugerah Tuhan dan kerja keras dari Tim SAKIP yang didukung oleh setiap perangkat daerah dan unit kerja serta dukungan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ujar Bupati melalui Kabag Humas Protokol dan Komunikasi Pimpinan Franky Nantingkaseh.

Baca juga:  Dirjen Imigrasi Ronny Sompie Dicopot

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah bekerja keras sehingga kualitas SAKIP Tahun 2019 mendapat nilai B. Peningkatan ini juga, katanya, akan menjadi pemicu kepada pemerintah daerah untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Para pejabat Pemkab Kepulauan Sangihe saat mengikuti acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah III bertajuk SAKIP Award 2019, di Hotel Tentrem Yogyakarta.

“Peningkatan status penilaian ini adalah bukti bahwa pemerintah terus bekerja dan meningkatkan kinerjanya dalam pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk evaluasi ini Kabupaten Kepulauan Sangihe salah satu dari 75 kabupaten/kota yang mendapat nilai B, dievaluasi dari 178 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Sementara dalam sambutannya, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak berkelanjutan.

“Evaluasi akuntabilitas kinerja berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana dan pencapaian tujuan. Melalui SAKIP, instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala,” ujar Tjahjo Kumolo, dilansir dari laman https://menpanrb.go.id.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo ketika memberikan sambutan pada acara SAKIP Award 2019 mengingatkan visi besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah mewujudkan Indonesia Maju, dengan menekankan lima sasaran prioritas pembangunan.

Salah satunya, adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Instansi Pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan lagi output.

“Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” terang Tjahjo.

Dalam rangka mendorong akuntabilitas kinerja berorientasi hasil, serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah, Kementerian PANRB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga:  Disnaker Sangihe Beberkan Perusahaan Tak Memberi Jaminan Keselamatan Pekerja

Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019.

Analisis terhadap hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kategori B ke bawah, memiliki potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran setidaknya sebesar 40 persen dari total APBD.

Semakin tinggi nilai/kategori yang didapat, maka potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran semakin mengecil. Perbaikan hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori.

Tercatat sebesar 41,15 triliun rupiah pada tahun 2017 dan 65,1 triliun rupiah pada tahun 2018 potensi pemborosan dapat dicegah. Sedangkan data sementara yang terkumpul di tahun 2019, potensi pemborosan yang dapat dicegah sebesar 5,7 triliun rupiah.

Kesempatan tersebut Menteri Tjahjo memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang mendapatkan predikat BB, A, dan AA karena telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

“Nilai tersebut bukan berarti tidak ada ruang untuk perbaikan. Saya berharap, Pemerintah Daerah dengan predikat BB dan A dapat mulai berfokus pada implementasi Performance Based Organization, termasuk upaya menciptakan reward dan punishment yang berdasar pada aspek kinerja, dan itu sebagaimana telah diterapkan Daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya.

Adapun bagi provinsi dan kabupaten/kota yang masih berpredikat B, dia berharap para gubernur, bupati, walikota, dan sekretaris daerah fokus pada upaya peningkatan ekfektivitas dan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya, seperti penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu; penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi seluruh OPD atau cross-cutting program; monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja OPD untuk mendorong pencapaian kinerja; serta pemanfaatan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Selanjutnya pemerintah daerah dengan predikat C dan CC, Tjahjo sangat berharap komitmen kepala daerah untuk lebih serius lagi dalam memenuhi unsur-unsur formalitas atau pemenuhan dokumen dan ketentuan lainnya, serta meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dengan memastikan sasaran strategis yang jelas dan berorientasi hasil; ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur; program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi pencapaian sasaran pembangunan; dan rincian kegiatan sesuai dengan maksud kegiatan.

“Implementasi SAKIP ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan Pemerintah Daerah semata. Oleh karenanya, Kementerian PANRB terus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP,” pungkas Menteri Tjahjo.(adv/bensa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed