oleh

Beramai-ramai Keluar Daerah, Pimpinan SKPD Talaud Dinilai Lakukan Pembangkangan

MELONGUANE, mejahijau.com – SejumlahpimpinanSKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud beramai-ramai terbang ke luar daerah. Padahal sudah ada Surat Edaran dari Plh Bupati Talaud yang melarang mereka keluar daerah.

Tindakan tersebut dinilai sebagai sebuah pembangkangan terhadap pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Seperti ditegaskan pemerhati pembangunan Kepulauan Talaud, bahwa seharusnya pimpinan SKPD seharusnya patuh terhadap perintah atasan sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar.

“Mestinya pimpinan SKPD yang notabene perpanjangan tangan dari pemerintah daerah se-ia sekata dengan PLH Bupati selaku atasannya, sehingga adak kesan baik di lingkungan masyarakat,” tutur salah satu tokoh masyarakat yang namanya enggan di publikasi.

Baca juga:  Tetty Paruntu Puas Raih WTP Kedua Kalinya

Fenomena itu menurut Direktur Lembaga Anti Korupsi – Pemerhati Pembangunan Nasional (LAK-P2N) Kabupaten Kepulauan Talaud, Hariono Bowonseet menilai, tindakan ketidakpatuhan pimpinan SKPD terhadap atasannya tak bisa dibiarkan karena berpotensi merugikan negara.

“Pergi keluar daerah meskipun sudah dilarang, itu sudah pasti perjalanan tanpa Surat Tugas dari Pimpinan Daerah. Itu jelas melanggar konstitusi sehingga dapat merusak sistem kerja pemerintah daerah,” terang Bowonseet.

Ia menambahkan, pihaknya akan meminta inspektorat untuk meneliti dokumen perjalanan ke luar daerah para pimpinan SKPD Pemkab Kepulauan Talaud.

Baca juga:  Hasto Kristianto ‘Bongkar’ Siapa Sosok Olly Sebenarnya….

“Kami selaku LSM akan mengawal hal tersebut karena apabila perjalanan pimpinan SKPD tersebut menggunakan uang negara, maka berarti ada indikasi tindak pidana korupsi,” ketusnya.

Bowonseet juga menilai, beramai-ramainya pimpinan SKPD keluar daerah diduga akibat lemahnya kewenangan Plh Bupati Talaud dalam mengambil kebijakan. Olehnya Pemerintah Provinsi Sulut sebaiknya menaikkan status Plh Bupati Talaud dalam hal pengambilan kebijakan sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai aturan.

“Sebaiknya Pemprov Sulut mempertimbangkan status Plh Bupati Talaud agar beliau bisa lebih tegas dalam pengambilan kebijakan sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Talaud menjadi lebih baik,” pungkasnya.(andi pusut)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed