oleh

Demo Mahasiswa Soal BPJS Dinilai Tidak Tepat Sasaran

AMURANG – mejahijau.com – Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPR) yang terdiri dari mahasiswa asal Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melakukan demo di tiga lokasi, Jumat, 24 Januari 2020.

Aksi demo damai mahasiswa mengkalim penerapan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di Kabupaten Minsel gagal. Karena alasan gagal, sehingga perlu diganti dengan program Jamkes Rata (Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta.

Demo digelar di tiga (3) lokasi, yakni di kantor BPJS Amurang, Kantor Bupati Minsel, dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minsel, Mereka mendapat mengawalan ketat aparat Kepolisian yang dipimpin Kabag Ops Polres Minsel Kompol Anak Agung Gede Wibowo Sitepu, SIK.

Tuntutan demonstran yang hanya belasan mahasiswa itu, mereka menolak kenaikan iuran BPJS dan meminta kaji ulang produk hukum program BPJS.

Baca juga:  Dinas Kominfo Manado Gelar Rapat Kerja Perdana 2020

Mereka juga meminta rekonsialiasi kembali permasalahan internal di DPRD Minsel, serta meminta produk hukum peraturan kepala daerah (Perkada) segera diterbitkan.

Saat demo di DPRD Minsel, AMPR diterima legislator gaek Robby Sangkoy dari Fraksi Golkar. BPJS itu kan masalah nasional, bukan masalah Pemkab Minsel. Dan mahasiswa melakukan demo terkait APBD 2020 yang belum tertata sehingga berimbas pada Jamkesda.

“Kedatangan demo mahasiswa hanya terkait APBD 2020 yang belum tertata,” singkat Rosa, sapaan akrabnya.

Di tempat terpisah, Kepala BPJS Minsel, Ferry Toar mengatakan, kenaikan iuran BPJS adalah merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Baca juga:  Technical Meeting PSR GMIM akan Digelar di Sion Sentrum Sendangan

“Kenaikan iuran BPJS itu adalah kebijakan pemerintah pusat, dan itu berpengaruh sampai ke daerah termasuk di Kabupaten Minsel,” ungkap Toar kepada wartawan di Amurang.

Sementara pengamat sosial politik Jack Sumerar menilai, demo mahasiswa atasnama AMPR yang menilai penerapan BPJS Gagal di Kabupaten Minsel tidak tepat sasaran.

“Itu tidak tepat sasaran. Kebijakannya dari pemerintah pusat, jadi demo saja di Jakarta,” cetusnya.

Dijelaskan Sumerar, kalau mahasiswa demo soal kenapa APBD 2020 tidak disahkan, kenapa kepentingan politik begitu kuat mempertahankan interest masing-masing sehingga rakyat diabaikan.

“Nah, itu baru realistis karena berimbas langsung pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.(arya/michael)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed