oleh

Kebijakan James Sumendap Dinilai Kangkangi Permendikbud Nomor 45/2014

RATAHAN, mejahijau.com – Berniat membuat terobosan baru terhadap cara berpakaian siswa di sekolah, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH justru menuai kritikan.

Disamping mendapat kritikan, bupati dua priode ini sebaliknya mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Pun kebijakan yang mengundang pro-kontra James Sumendap mencuat soal penerapan pakaian sekolah bebas rapih setiap hari Selasa.

Niat baik Sumendap pemimpin yang dikenal banyak melahirkan ide dan gagasan baru ini, ternyata tak berjalan mulus. Pro dan kontra di kalangan masyarakat secara khusus warga dumai (dunia maya) jelas tak terelakkan.

Saat kebijakan pertama kali diterapkan di seluruh sekolah SD, SMP hingga SMA/SMK, pada Selasa, 03 Desember 2019, warganet secara masif bereaksi dengan berbagai cuitan nyinyir di sosial media facebook.

Beragam komentar miring pun ditulis warganet yang pada intinya meminta penerapan seragam sekolah bebas rapih dikaji kembali.

Alasannya karena bertolak belakang dengan aturan tentang pakaian seragam sekolah sebagaimana diatur Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014.

Baca juga:  James Sumendap Sikat ‘Pencarmuk’

Warga net lain sepakat dan mendukung program James Sumendap yang dinilai brilian. Mereka malah mengapresiasi kebijakan tersebut yang mau merubah sistem lama yang monoton.

Secara psikologis pakaian bebas rapih ke sekolah dapat membuat otak makin kreatif, tulis salah satu akun.

Terkait pro-kontra atas kebijakannya, Bupati James Sumendap SH angkat suara. Sang Pemberani ini dengan tegas mengatakan, hanya orang bodoh yang tidak setuju dengan pemberlakukan pakaian bebas rapi bagi anak sekolah pada setiap hari Selasa.

“Hanya orang bodoh dan kurang wawasan yang tidak setuju. Tulis itu!,” cetus Sumendap melaui pesan singkat via WhatApp grup, Selasa, 03 Desember 2019.

Senada dengan itu, tokoh pemuda Mitra Noldy Pangkerego ikut memberikan tanggapan soal pro-kontra yang muncul pasca diberlakukannya penggunaan pakaian bebas rapih bagi pelajar.

Menurut wakil ketua bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan (OKK) DPD KNPI Mitra ini, warga masyarakat tidak harus menguras energi berlebihan hanya karena membahas masalah tersebut.

Baca juga:  James Sumendap Warning Praktek Kolusi dalam Pemerintahan Desa

“Seharusnya publik tidak perlu terlalu mempersoalkannya. Mengapa? Karena yang perlu disoal bukan seragam apa yang digunakan, tetapi bagaimana kualitas pendidikan terus ditingkatkan dan semakin baik dari waktu ke waktu, dari masa ke masa sehingga melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal, berkualitas dan siap pakai,” kata mantan Ketua Panwaslu Ratahan ini.

Lanjut Pangkarego yang juga Ketua IWO Mitra, perlu diingat seragam apapun yang akan digunakan siswa-siswi SD, SMP dan SMA/SMK, tidak akan menentukan kualitas para pelajar itu sehingga tidak harus kita menguras energi berlebihan hanya untuk memperdebatkannya.

“Yang terpenting itu bagaimana kita secara bersama mengawal peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan bagi anak-anak di seluruh sekolah yang ada di Minahasa Tenggara, termasuk soal ketersedian infrastruktur dan tenaga pendidik,” tutupnya.(fanly tangel)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed