oleh

Triliunan Aset Pemprov Sulut Segera Ditertibkan

MANADO, mejahijau.com – Mulai bulan Oktober 2019 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) berencana mulai melakukan pengamanan semua aset miliknya.

Aset-aset Pemprov Sulut itu diperkirakan bernilai triliunan rupiah, tersebar di sejumlah daerah baik di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow Raya, dan sejumlah tempat lainnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Pol-PP Pemprov Sulut, Steven Evans Liow kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulut, Selasa, 20 Agustus 2019.

“Aset yang akan diamankan itu antaranya sejumlah properti di Bumi Beringin, lahan Ilo-Ilo di Wori, lahan dan bangunan yang dulunya pusat kegiatan Fesbudaton, lokasi pameran Kayuwatu,” kata Liow.

Baca juga:  Sediakan Paket Kuliah ke Taiwan, Wagub Kandouw Apresiasi 3 Perusahaan Tambang

Lanjut diungkapkan, sejumlah properti milik kini sudah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Bahkan diantaranya ada yang dengan berani memperjual-belikan lahan tanah maupun bangunan kepada pihak lain.

Sejumlah aset ada yang diserobot, ditinggali tanpa izin, maupun penguasaan orang yang tidak berhak. Pokoknya dalam rangka penertiban, Pemprov Sulut akan menggunakan metode komunikasi persuasif.

“Namun jika tidak diindahkan, tentu mereka akan ditindak secara tegas,” kata mantan Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Sulut ini.

Langkah-langkah yang akan diambil, yakni memberikan peringatan tertulis dan ditempelkan di lahan dan gedung yang bersangkutan.

Baca juga:  Pelantikan Maurits-Hengky, Gubernur Olly Pesan Tidak Pecah Kongsi

”Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak diindahkan, yaa dengan terpaksa kami tindaki antara lain dengan cara membongkarnya,” tandas Liow.

Beberapa waktu lalu, Satuan Pol-PP Pemprov Sulut melakukan penertiban di area pameran pembangunan Kayuwatu, Kairagi, Mapanget.

”Sesuai arahan gubernur (Olly Dondokambey), selain dimanfaatkan sebagai lokasi pameran, lokasi ini juga akan dibangun SMK Pariwisata. Seluruh aset Pemprov Sulut akan ditata untuk kemudian bisa mendatangkan PAD,” kata Liow.

Tindakan tegas Pemprov Sulut ini juga terkait masalah aset yang menjadi catatan serius BPK-RI.(arya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed