oleh

Stetmen Pejabat Pemprov Potensi Jatuhkan Elektabilitas ODSK

MANADO, mejahijau.com – Belum dilantiknya dr Elly Engelbert Lasut bersama Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih menjadi perbincangan hangat masyarakat.

Apalagi, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pejabat di lingkungan Kantor Gubernur Sulut sendiri yang terkesan berbeda-beda.

Salah satu politisi Kota Manado, Didi Syafii menilai, perbedaan penjelasan yang dikeluarkan pejabat Pemprov Sulut potensi menjadi jebakan terhadap Gubernur Olly Dondokambey sendiri.

“Pernyataan Asisten I Pemprov Sulut berbahaya. Alasan belum dilantiknya Elly Lasut yang menyebut gubernur takut salah melantik dan perlunya berkoordinasi dengan Mendagri. Penjelasan ini memberi kesan gubernur menolak atau tidak mau melantik Elly-Moktar,” tutur Syafii.

Baca juga:  Kekosongan Jabatan, Elly-Moktar Plt-kan 15 Pejabat

Mantan anggota DPRD Kota Manado tiga periode ini berharap, penjelasan-penjelasan kepada masyarakat oleh bawahan gubernur harusnya lebih cerdas dalam memberikan alasan.

“OD harus waspada, diduga ada konspirasi menjatuhkan elektabilitas ODSK karena penjelasan-penjelasan bawahannya. Karena fakta di lapangan saat ini, banyak orang yang sebelumnya simpati justru mulai melepaskan diri. Apalagi masyarakat Nusa Utara,” papar mantan Ketua KNPI Manado ini.

“Ini jadi pembicaraan orang-orang di rumah-rumah kopi seminggu ini. Mereka mulai tidak simpati karena penjelasan bawahan gubernur seakan gubernur yang tidak mau melantik. Dan ini harus diwaspadai,” tambahnya.

Baca juga:  Polres Sangihe Kembalikan 161 Ekor Ayam kepada Pemilikya

Didi Syafii menambahkan, jika benar ada administrasi yang tidak beres, berarti Pilkada di Talaud cacat hukum.

“Apakah KPU dan Mendagri mau ambil resiko? Apalagi fakta putusan MA yang digembar-gemborkan ternyata bukan masalah periodisasi, tapi ditolak karena sudah daluarsa. Ini yang harus dijelaskan,” katanya.

Lanjut dikatakan, gubernur kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. Lalu takut salahnya dimana?

“Yang mengeluarkan SK itu Mendagri, dan gubernur hanya menjalankan tugas dari pemerintah pusat. Lalu gubernur harus takut salah dimana?!,” sergahnya.(herdy mendur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed