oleh

Ketiga 3 Kalinya Tetty Paruntu Terima WTP dari BPK-RI

MANADO, mejahijau.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan aset dan keuangan daerah tahun anggaran 2018.

Tercatat tiga kali berturut-turut Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2018.

“WTP ini merupakan persembahan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Minsel. Kita akan terus mempertahankan prestasi ini,” ujar Tetty, sapaan akrab Bupati Minsel, Senin (27/05/2019)

Didampingi Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan, Bupati Minsel dua periode ini berterima kasih kerja keras semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sudah bekerja optimal menindaklanjuti arahan BPK-RI.

“SKPD sudah bekerja dengan baik, dan dewan bersama masyarakat juga aktif berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan,” tutur Tetty.

Baca juga:  Tetty Paruntu Jamah Korban Banjir dan Tanah Longsor Sangihe

Menurutnya peran serta Wakil Bupati Minsel Franky D Wongkar serta fungsi legislasi dewan merupakan kunci keberhasilan Pemkab Minsel meraih opini WTP dari BPK-RI.

Sementara dari Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 se Provinsi Sulut, hanya Kabupaten Bolaang Mongondow saja yang menerima opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat).

TMP adalah opini buruk alias disclaimer dari urutan predikat yang disematkan BPK-RI atas pengelolaan keuangan.
Penyerahan opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada Tetty Paruntu di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut.

Menurut Anggota VI BPK-RI, Harry Azhar Azis, seluruh pengelola keuangan harus betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK-RI. “Saya berharap, tahun depan (2020), semua pengelola keuangan meraih 100 persen WTP,” katanya.

Baca juga:  Selisih 12 Ribuan, AJP Ungguli Jerry Sambuaga

Menurut Harry, WTP adalah amanat undang-undang yang harus dipatuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Lanjut dikatakan, WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur, yaitu transparansi, tanggungjawab, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebelumnya, Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengatakan, opini WTP yang diterima oleh para kepala daerah harus dijadikan motivasi untuk mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.(arya)

BERITA TERKAIT:

Tetty Anjurkan 4 Spirit Pelayanan Masyarakat
Tetty Paruntu Puas Raih WTP Kedua Kalinya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed