oleh

Kepala BPJN XV Triono Junoasmono Pernah Diperiksa KPK

MANADO, mejahijau.com – Kepala Balai Pelaksana Jalan (BPJN) Wilayah XV mencakup Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, DR Ir Triono Junoasmono MT ternyata pernah berstatus terperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebanyak 22 pejabat Kementerian PUPR, Triono Junoasmono salah satu turut menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus suap proyek infrastruktur yang menyeret tersangka inisial AHM alias Amran, pada Oktober 2016 lalu.

Saat kasus mencuat di ranah KPK, Triono semasih menjabat Kepala Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Jalan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR.

Menariknya, nama lain yang ikut diperiksa KPK, sosok tak asing bagi warga Sulawesi Utara dan Gorontalo, yakni Atyanto Busono saat diperiksa masih menjabat Kepala BPJN XI yang kini berganti BPJN XV yang dipimpin Triono Junoasmono.

Baca juga:  Pemprov Sulut Sayangkan Penyebar Rekaman Video Gubernur Tidak Secara Utuh

Dikutip dari beberapa laman lainnya, ke 22 pejabat yang menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR.

“Mereka diperiksa sebagai saksi tersangka inisial AHM,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Lebih menarik lagi, ternyata sosok familiar di BPJN XV, yakni Ir Kusnaedi yang kini menjabat Kepala Tata Usaha (KTU), juga pernah berstatus terperiksa oleh KPK di kasus yang terjadi di Provinsi Maluku.

Dikonfirmasi mejahijau.com, Rabu (20/02/2019), Kusnaedi membantah dirinya diperiksa KPK oleh karena kasus proyek korupsi. Ia diperiksa hanya terkait insiden yang terjadi di kantor ke-PU-an.

Baca juga:  Hanya Bolmong Disclaimer, 14 Kabupaten-Kota se Sulut Raih WTP

“Bukan kasus pa itu ada peristiwa di Ambon di kantor sy (saya) ada diperika terkait program jdi (jadi) bukan sy (saya),” ungkap Kusnaedi.

Juga dikonfirmasi soal Kepala BPJN XV Triono Junoasmono yang pernah diperiksa KPK terkait dugaan kasus suap, Kusnaedi berkilah kalau pemeriksaan Triono bersifat institusional yang terjadi di kantor Kementerian PUPR.

“Begitu jg (juga) pak triono, kantornya bukan orangnya,” pungkas Kusnaedi.(vanny)

BERITA TERKAIT: 

Lingkar Miangas Amburadul, BPJN XV “Kurang Dukung” Program Nawacita Presiden Jokowi

Triono Benarkan Proyek Nawacita Jokowi di Miangas Terlambat Selesai

Perbaikan Ruas Manado-Bitung Rp 17, 4 Miliar Dikeluhkan

BPJN XV Akui Proyek Interchange Manado Mangkrak

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed