oleh

DIPA Sulut 2019 Diserahkan Presiden Jokowi

JAKARTA, mejahijau.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandouw menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Penyerahan DIPA diserahkan Jokowi kepada seluruh kementrian, lembaga, instansi vertikal, dan kepada pemerintah daerah. Dalam arahannya, Presiden RI Jokowi mengingatkan, APBN 2019 memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang sehat dan mandiri.

Presiden mengingatkan, volume APBN 2019 meningkat sebesar 13.7 persen, dari Rp 1.903 triliun menjadi Rp 2.1065,1 triliun. Pemerintah terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi.

Baca juga:  Polres Halut Mulai Seriusi Kasus Pemalsuan Surat KONI

Sementara itu, di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun. Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan.

Presiden RI Jokowi menyebut, penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan kepada kementrian dan lembaga sebesar Rp 855.4 trilyun, dan belanja Non K/L sebesar Rp 778.9 trilyun.

Transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826.8 trilyun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.

Presiden minta semua harus fokus pada belanja APBN. Jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat.

Baca juga:  Aster Panglima TNI Apresiasi Walikota Bitung Berpihak kepada Rakyat

“APBN harus mengacu pada money follow program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” tegas Jokowi.

Dalam laporan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 difokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi serta peningkatan value for money.

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan  asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD.

Rencananya pada Rabu (12/12/2018) pagi, Gubernur Olly Dondokambey SE akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Kota, TNI, Polri dan instansi vertikal yang ada di Sulut.(arya/hps)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed