oleh

Tetty Paruntu Puas Raih WTP Kedua Kalinya

AMURANG, Meja Hijau – Bupati Christiany Eugenia Paruntu mengaku puas kinerja SKPD Pemkab Minahasa Selatan (Minsel) hingga untuk kedua kalinya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, Senin (05/06/2018).

Dinilai pengelolaan keuangan tahun anggaran 2017 tanpa masalah, maka BPK-RI menyemat opini WTP atas kerja keras Pemkab Minsel.

“Saya puas kita bisa meraih opini WTP dari BPK-RI. Itu pertanda pemerintahan CEP-FDW mendapat sokongan kuat dari seluruh SKPD Pemkab Minsel,” ujar Tetty sapaan akrab Bupati Chriatiany Eugenia Paruntu sembari senyum-senyum.

Didampingi Wakil Bupati Franky Donni Wongkar (FDW), Bupati Tetty Paruntu menambahkan, opini WTP untuk kedua kalinya ini membuktikan pengelolaan keuangan pemerintahan CEP-FDW sudah tertata dengan baik.

“Berarti tata pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik, dan semua ini berkat kerja keras kita bersama,” kilah Ketua DPD Golkar Sulut ini.

Baca juga:  Terancam Dipolisikan, Endut Bantah Selewengkan Dana Desa

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, dilaksanakan di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus nomor 4, Kota Manado.

Turut hadir bersama Bupati Tetty Paruntu, yakni Wakil Bupati Franky Donni Wongkar, Ketua DPRD Minsel Jenny Johanna Tumbuan, Sekertaris Daerah Danny Rindengan, serta sejumlah pejabat lainnya.

Sementara Kabag Humas dan Protokoler, Henri Palit kepada wartawan mejahijau.com mengatakan, sebenarnya Pemkab Minsel sangat optimis Pemkab Minsel meraih opini WTP dari BPK-RI.

“Sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati sangat optimis Pemkab Minsel merebut opini WTP dari BPK-RI. Dan itu terbukti setelah diumumkan bahwa Pemkab Minsel memperoleh opini WTP,” ujar Palit.

Baca juga:  SHS Berhasil Pulangkan Dua WNI Sandera Abu Sayyaf

Lanjut mantan Camat Tompasobaru ini, opini WTP untuk kedua kali ini semakin memacu semua pengelola keuangan dan asset dalam lingkup Pemkab Minsel untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Hadir dalam penyerahan LHP atas LKPD 2017, seluruh kepala daerah baik bupati, walikota, maupun gubernur se Sulawesi Utara (Sulut).

Kabarnya dari 15 kabupaten kota se Sulut, hanya Pemerintah Kota Kotamobagu yang tidak berhasil meraih opini WTP karena penilaian auditor pengelolaan keuangannya masih kurang baik.(everly kelejan)

BERITA TERKAIT:

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed