oleh

Eman: Kemiskinan Salah Satu Isu Sentral RKP 2019

JAKARTA, Meja Hijau – Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman didampingi Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Tomohon Ervinz Liuw, Senin (30/04/2018) menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2018 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019.

Musrenbangnas bertempat di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, dibuka langsung Presiden Joko Widodo yang diikuti seluruh bupati, walikota, dan gubernur  se- Indonesia.

Dikatakan Walikota Jimmy Feidie Eman, dari arahan Presiden Joko Widodo, Musrenbangnas 2018 penyusunan RKP 2019 telah menggunakan prinsip money follows program dan asas manfaat, serta perencanaan dengan pendekatan holistik tematik, terintegrasi, dan berbasis spasial.

Lanjut dikatakan, RKP 2019 diusulkan lima prioritas nasional, yaitu; Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

Baca juga:  Silangen Optimis 2025 Layanan Kementerian ATR/BPN Standar Dunia

Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.

Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

Presiden RI Joko Widodo secara resmi Musrenbangnas 2018 untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Terpantau di lokasi kegiatan,  Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 08.58 WIB didampingi Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. Terlihat pula hampir seluruh menteri anggota Kabinet Kerja pada acara tersebut.

Musrenbangnas juga dihadiri Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Keterangan resmi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, pada RKP 2019 pemerintah mencanangkan lima prioritas nasional serta 24 program prioritas.

Baca juga:  Mewoh Boyong 227 Hukumtua Ikut Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa

Program prioritas itu direncanakan hingga tingkat proyek provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap perubahan atau revisi proyek prioritas harus mendapat persetujuan Bappenas supaya mudah dikendalikan.

Revisi terhadap proyek prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

“Penetapan lima prioritas nasional tersebut bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019 mendatang,” ucap Bambang.

Musrenbangnas diketahui kelanjutan dari rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat kabupaten, kota dan propinsi. Tujuannya untuk melakukan sinkronisasi dan penajaman program prioritas nasional antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.(meyty kalalo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed