JAKARTA, Meja Hijau – Bupati Dr Christiany Eugenia Paruntu SE, D.Min bersama Ketua DPRD Minahasa Selatan (Minsel) Jenny Johana Tumbuan SE, Selasa (3/4/2018) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Strategi Nasional (Rakornas Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.
Rakornas Jakstranas merupakan rangkaian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kegiatan dihadiri lebih dari 2000 peserta kepala daerah mulai dari gubernur, walikota hingga bupati seluruh Indonesia.
Latar belakang sosialisasi berdasarkan asumsi pengelolaan sampah rumah tangga memasuki paradigma baru sejak tahun 2008 lalu. Terkait sampah juga diperhitungkan aspek ekonomi masyarakat.
Pengelolaan sampah tak bisa hanya dilakukan Kemen-LHK atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melainkan seluruh Lembaga dan Kementerian RI.
Sejumlah menteri yang hadir dalam sosialisasi Perpres Nomor 97 tahun 2017, antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN.
Perpres Jakstranas tentang sampah merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Materi juga memaparkan soal menyiasati pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai sampai kepada pemrosesan akhir.
Pun target yang ingin dicapai, yakni 100 persen sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2025 guna mencapai Indonesia Bersih Sampah.
Sambutan Mendagri Tjahjo Kumolo selaku pembina kepala daerah lewat materinya menyiratkan kerja sama yang perlu dilakukan untuk mengelola sampah termasuk dengan swasta.
Sangat penting menyosialisasikan Perpres ini ke kepala daerah mengingat wewenang sebagian besar pengelolaan sampah 60 persen berada di daerah.
Sementara Kepala Bappenas menjelaskan, keterkaitan perencanaan pengurangan dan penanganan sampah harus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Sedangkan Menteri ESDM bicara soal energi baru terbarukan (EBT), terkait kebijakan pemanfaatan sampah untuk alternatif energi.(Advertorial)
